masukkan script iklan disini
Akan tetapi, selang dua hari penetapan angka tersebut, berbagai kritik dari masyarakat mulai bermunculan. Begitu pula dengan berkibarnya bendera “One Piece” di berbagai daerah. Media sosial sontak diramaikan oleh aksi mereka yang mengibarkan bendera seri manga dari Jepang tersebut.
Dilansir dari Kompas.com (1/8/2025), jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus 2025, media sosial dihebohkan dengan pemasangan bendera One Piece di beberapa daerah. Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR, menanggapi pemberitaan tersebut dengan nada serius. Menurutnya pengibaran bendera One Piece diduga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ia minta supaya masyarakat tidak terprovokasi, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa.
Tanggapan Wakil Ketua DPR tersebut bukanlah representasi pemerintah, karena Mensesneg sendiri menyatakan hal berbeda. Menurutnya, yang mewakili Presiden, selama pengibaran tersebut tidak dipertentangkan dengan bendera merah putih, maka tidak menjadi masalah.
Dari dua pernyataan tersebut, terlihat ketidakkompakan pemerintah dalam menanggapi kondisi di tengah masyarakat. Sementara itu, di beberapa wilayah, ada aparat yang reaktif dengan melakukan razia dan mencopot bendera One Piece yang terpasang (Tempo.co, 5/8/2025).
Lantas apa sebenarnya alasan di balik pengibaran bendera One Piece?
“One Piece” dan Luka Masyarakat
Jika melihat realitas di tengah masyarakat, tidak heran mengapa bendera “One Piece” berkibar menjelang Hari Perayaan Kemerdekaan. Cerita yang diracik apik Eiichiro Oda ini memberikan makna mendalam, seakan relate dengan kondisi sekarang.
Tokoh utama dalam seri manga ini ditampilkan sebagai sosok yang anti dengan oligarki yang korup, ketidakadilan, dan kesengsaraan hidup masyarakat kecil. Dia berjuang untuk melawan itu semua dengan segala upaya yang dia bisa. Sebuah cerita manga yang hari ini dipertontonkan di dunia nyata.
Kita bisa lihat faktanya dengan jelas dari berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai zalim. Di antaranya protes keras warga Pati. Warga Pati melakukan aksi tolak kenaikan pajak yang ditetapkan bupati hingga 250 persen. Meski sekarang keputusannya telah dibatalkan, namun terlihat jelas kritik masyarakat terhadap kebijakan zalim pemerintah diperlihatkan secara nyata di Pati.
Begitu pula berbagai berita terkait kebijakan pemerintah atas anggaran konsumsi untuk rapat koordinasi Menteri sebesar Rp171 ribu perorang. Jumlah ini jelas sangat tinggi dibanding dengan standar Makan Bergizi untuk anak-anak pelajar yang hanya Rp10.000. Bukan hanya itu, pemerintah pun menetapkan anggaran mobil dinas eselon I sebesar Rp931,64 juta per unit dan Rp1 miliar khusus mobil listrik. Padahal diawal masa kerja Presiden menyatakan tentang pentingnya penghematan anggaran di berbagai bidang.
Sungguh ironis. Pejabat pemerintah disuguhi berbagai fasilitas yang berkelas, sementara masyarakat hanya bisa menjadi penonton yang terluka. Tentu terluka, mengingat beberapa bulan sebelumnya Indonesia dihadapkan pada PHK besar-besaran, pengangguran semakin meningkat tajam, dan masyarakat semakin miskin. Hingga saat ini tidak ada solusi tuntasnya.
Mempertahankan Sistem Salah
Ketidakadilan dan kesengsaraan yang ditimbulkannya merupakan efek alami dari sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini membuat ruang lebar untuk para pemodal menguasai segala hal yang dia mau. Efek mengerikan ini akan lebih terasa saat si pemodal menjadi penguasa. Kebijakan dia yang atur, modal pun dia yang atur. Maka tidak heran jika akhirnya rakyat yang jadi korban.
Begitu sadis sistem ini menyengsarakan masyarakat kecil. Alih-alih dicabut dan dibuang, para penguasa mempertahankannya karena memberikan mereka pemasukan yang luar biasa banyak. Hal ini bisa disaksikan di berbagai negara di dunia yang menerapkan sistem kapitalisme.
Untuk melindungi muka mereka dari murka masyarakat, mereka memberikan masyarakat sedikit keringanan yang parsial. Sebatas untuk meredam gejolak di tengah masyarakat. Misalnya dengan melakukan operasi pasar murah, memberikan bantuan sosial, diskon-diskon fasilitas umum, dan sebagainya. Seakan pemerintah ingin diberikan apresiasi bahwa mereka tengah berusaha menyejahterakan kehidupan rakyat. Itulah pola permainan sistem kapitalisme dari dulu hingga sekarang. Akan tetapi, banyak pihak yang tidak menyadari hal tersebut.
Islam Ciptakan Keadilan Merata
Islam menjamin tegaknya keadilan. Dalam syariat Islam, adil adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan hukum syara’. Artinya segala hal harus distandardisasi pada aturan sang Pencipta.
Rasulullah Saw bersabda bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api (energi); dan harganya adalah haram (HR Ibn Majah). Haram hukumnya sumber daya alam yang meliputi ketiga kategori tersebut diprivatisasi. Gunung, hutan, bukit, sumber mata air, laut, sungai, batu bara, emas, dan barang tambang sejenisnya dalam syariat Islam tidak boleh dikuasai individu.
Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan hasil pengelolaan untuk berbagai kepentingan rakyat. Maka lihatlah hasilnya, saat negara amanah dalam memegang pengelolaan sumber daya alam, gaji para pegawai negara terpenuhi maksimal. Pendidikan bagi para pelajar dapat dinikmati secara cuma-cuma. Kesehatan berkualitas tanpa masyarakat harus bayar mahal. Tidak ada kelas dalam pelayanan kepentingan masyarakat. Perusahaan negara tidak akan gulung tikar karena korupsi, begitu pula guru tidak akan menderita karena kesejahteraannya diabaikan negara.
Begitulah gambaran ketika Islam mempraktikkan syariatnya. Tanpa memandang agama, ras, warna kulit atau adat istiadat, Islam menjaga setiap warga negaranya dengan memenuhi hak-haknya secara menyeluruh. Maka tidak heran syariat Islam dapat tegak belasan abad lamanya. Meski akhirnya runtuh karena kemerosotan berpikir umat Islam yang tajam.
Akan tetapi, di sinilah kita belajar sebagai bagian dari umat Islam yang sadar. Tidak ada satupun ideologi di dunia yang dapat menyelamatkan dunia ini selain dengan menerapkan kembali syariat Islam secara menyeluruh.
Allah SWT telah berjanji dalam Quran Surat Al ‘Araf ayat 96 bahwa jika penduduk bumi beriman dan bertakwa, maka Allah SWT akan mendatangkan berkah dari langit dan bumi. Beriman dan bertakwa artinya patuh atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan banyaknya aturan Allah, singkatnya adalah menerapkan aturan Islam secara kafah. Bukan memilih sistem buatan manusia karena melihat keuntungan duniawi semata. Wallahu’alam.
Anisa Rahmi Tania, Ibu Rumah Tangga dan Penulis Opini, Tinggal di Sumedang.
