masukkan script iklan disini
Namun, pertanyaan yang kerap muncul adalah, sejauh mana umat Islam -yang sejak awal memiliki peran besar dalam merebut kemerdekaan- terlibat dalam politik dan pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan? Apa yang menjadi akar dari marginalisasi politik Islam di Indonesia, dan apakah cita-cita para tokoh Islam dalam kemerdekaan sudah terwujud?
Umat Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak masa penjajahan Belanda, Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga kekuatan sosial-politik yang menggerakkan perlawanan.
Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, KH. Hasyim Asy’ari, dan Muhammad Natsir memiliki pengaruh besar dalam membangkitkan semangat rakyat melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan.
Selain itu, umat Islam berjuang dengan cara yang berbeda, baik melalui diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Salah satu contoh penting adalah perjuangan NU yang mendirikan Barisan Hizbullah untuk membela kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah.
Peran umat Islam dalam mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.
Cita-Cita Tokoh Islam dalam Kemerdekaan
Cita-cita yang digagas oleh tokoh-tokoh Islam dalam meraih kemerdekaan adalah menciptakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai tauhid (mengesakan Allah SWT), keadilan, dan kemakmuran melalui pengamalan syariat Islam.
Dalam Sidang BPUPKI 1945, tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, KH. Hasyim Asy’ari, dan Haji Agus Salim mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia seharusnya berdasarkan pada Islam.
Meskipun Pancasila yang akhirnya dipilih dan mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan tidak selalu mencerminkan cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri bangsa dari kalangan Islam.
Politik Indonesia cenderung terjebak dalam pragmatisme yang mengabaikan aspek ajaran Islam dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.
Keterlibatan Tokoh-Tokoh Islam dalam Sistem Politik Formal Saat Ini
Politik Islam di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari partai politik yang berbasis Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Ummat. Namun, meskipun terdapat keterlibatan signifikan dari tokoh-tokoh Islam dalam sistem politik formal, kontribusi mereka seringkali dirasakan tidak sebanding dengan peran penting umat Islam dalam kemerdekaan.
Salah satu alasan utama adalah adanya fragmentasi dalam tubuh politik Islam itu sendiri. Berbagai partai Islam seringkali terpecah, baik dalam hal ideologi, strategi, maupun tujuan. Hal ini membuat politik Islam kehilangan daya tawar yang kuat di hadapan partai-partai sekuler yang lebih dominan.
Selain itu, banyak tokoh Islam yang terjebak dalam politik praktis, yang berfokus pada keuntungan jangka pendek, sehingga mengabaikan cita-cita besar Islam dalam membangun negara yang adil dan makmur.
Partai-partai Islam di Indonesia memang memiliki potensi untuk menjadi wadah bagi aspirasi umat Islam. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka yang semakin kehilangan identitas ideologis Islam yang jelas. Sebagian besar partai Islam cenderung terjebak dalam politik pragmatis, berusaha meraih dukungan dengan berbagai cara, termasuk berkoalisi dengan partai sekuler yang tidak memiliki kesamaan visi dengan prinsip-prinsip Islam.
Seiring berjalannya waktu, banyak partai Islam yang lebih fokus pada kekuasaan dan jabatan politik daripada pada perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik. Ini menjadi tantangan besar bagi umat Islam yang menginginkan partai-partai Islam yang tidak hanya mencari kekuasaan semata, tetapi juga memperjuangkan tegaknya ajaran Islam sehingga diperoleh kebaikan dan kemaslahatan umat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.
Dakwah Politis tanpa Kekerasan
Nabi Muhammad Saw memberikan contoh dakwah yang penuh hikmah dalam menghadapi perbedaan, bahkan dalam konteks politik. Dakwah beliau (terutama ketika sebelum hijrah) tidak pernah menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mengubah sistem yang ada, melainkan dengan pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan argumen yang kuat.
Begitu juga dengan politik Islam di Indonesia, seharusnya dakwah politis tanpa kekerasan menjadi jalan untuk meraih tujuan yang lebih besar: mewujudkan negara yang berdasarkan tauhid, keadilan, kemakmuran, dan keberkahan untuk seluruh rakyat.
Politik Islam seharusnya dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moralitas dalam berpolitik, serta mengajak mereka untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.
Melalui dakwah politis yang santun, umat Islam dapat mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita negara yang berdasarkan pada nilai-nilai agama (Islam), tanpa harus terjebak dalam persaingan politik yang merusak.
Kesimpulan
Refleksi 80 tahun kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun umat Islam memiliki peran yang sangat besar dalam merebut kemerdekaan, perjuangan mereka dalam politik Indonesia pasca-kemerdekaan masih belum sepenuhnya tercapai.
Partai-partai berbasis Islam perlu mengembalikan identitas ideologis mereka dan lebih fokus pada perjuangan untuk menegakkan keadilan berdasarkan pada ajaran Islam, bukan hanya sekadar meraih kekuasaan. Termasuk fokus pada pembinaan umat agar kesadaran bahwa ajaran Islam wajib diamalkan secara menyeluruh melalui kekuasaan hendaknya menjadi prioritas yang harus dilakukan, di sepanjang waktu, dan bukan hanya menjelang hajatan pemilu.
Dakwah politis tanpa kekerasan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, adalah jalan yang harus diambil untuk mewujudkan negara yang sejahtera, adil, dan makmur dalam naungan ridha Allah SWT bagi semua rakyat Indonesia, baik muslim maupun non muslim. Wallahu a’lam.[]
